Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui regulasi, sistem yang canggih maupun besarnya anggaran. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, berbagai kebijakan dan program pemerintah maupun badan usaha berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut menjadi sorotan dalam Seminar Nasional 2026 yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Sabtu (29/8/2026).
Seminar mengusung tema “Membangun Kepercayaan Publik melalui Transparansi Pemerintah dan Badan Usaha: Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Kepercayaan Publik” dan berlangsung di Kampus Unissula, Jalan Kaligawe, Semarang.
Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH mengatakan, forum tersebut menjadi ruang pertemuan antara akademisi, profesional dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, pemeriksaan, tata kelola serta akuntabilitas publik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab besar untuk memastikan setiap sumber daya yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepercayaan publik dibangun bukan hanya oleh apa yang dilakukan, tetapi juga oleh seberapa terbuka kita mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan,” katanya.
Karena itu, lanjutnya, transparansi tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif. Begitu pula akuntabilitas tidak sebatas penyelesaian laporan, melainkan menjadi fondasi moral dan institusional dalam menjaga amanah publik.
Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah maupun badan usaha harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Setiap keputusan di bidang keuangan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Dalam konteks tersebut, pemeriksaan, pengawasan, dan tata kelola memiliki posisi strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip yang baik.
Namun, membangun tata kelola yang baik bukan hanya menjadi tugas lembaga pemeriksa seperti BPK. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, badan usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat.
“Seminar ini memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama di tengah tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keterbukaan informasi,” ujarnya.
Sementara itu ketua IAI Wilayah Jawa Tengah, Hendri Santosa SE MSi., Ak CA CFrA CRP CGCAE QRGP mengatakan sinergi antara perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga pemeriksa sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Ia mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya penting untuk memastikan pendidikan akuntansi mengajarkan standar teknis, tetapi juga menanamkan etika dan integritas kepada calon akuntan.
Ketua panitia seminar nasional Provita Wijayanti SE MSi Ak CA PhD menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia. Terutama Ditjen Pemeriksaan Keuangan III BPK RI, IAI Jateng dan Unissula. Mereka telah bekerja keras, penuh dedikasi, kebersamaan, dan keikhlasan sehingga pelaksanaan seminar nasional dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses.
Menurutnya di balik suksesnya sebuah kegiatan, ada kerja keras yang mungkin tidak selalu terlihat: koordinasi, persiapan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, hingga berbagai hal kecil yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua itu menjadi bagian penting dari keberhasilan kegiatan kita.
“Semoga segala ikhtiar, kerja sama, dan kontribusi Bapak/Ibu menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah serta membawa manfaat bagi banyak pihak”, ungkap Provita.
Seminar diikuti oleh 871 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 250 hadir secara offline dan 621 hadir online via Zoom.
